“Setiap daerah memiliki isu prioritas yang berbeda, oleh karena itu kebijakan di masa depan harus berfokus pada faktor penghambat yang ada di masing-masing daerah. Harapannya, RPJPN 2025-2045 dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan menjadi panduan strategis menuju Indonesia Emas 2045,” ungkapnya.
Menanggapi arahan Menteri PPN/Kepala Bappenas dalam diskusi mendalam wilayah Sumatera, Pj Gubernur Suganda memberikan masukan terkait RPJPN 2025-2045. Ia berharap RPJPN tersebut memiliki indikator khusus untuk provinsi kepulauan, mengingat karakteristik daerah kepulauan memiliki tantangan tersendiri, termasuk masalah konektivitas.
“Kami berpendapat bahwa daerah kepulauan perlu memiliki indikator khusus, karena penilaian terhadap daerah kepulauan dan non-kepulauan akan berbeda. Salah satu masalah yang kami hadapi adalah konektivitas antar pulau, seperti pasokan bahan pokok seperti cabai, yang mungkin tidak menjadi penyebab inflasi di daerah lain, namun di daerah kami menjadi penyebab inflasi karena masalah konektivitas. Oleh karena itu, jika masalah konektivitas ini didukung oleh konektivitas yang baik, maka akan memberikan dampak yang signifikan,” jelasnya.
