Dalam upaya menyelesaikan permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat melibatkan unsur masyarakat, perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), tenaga ahli dari Tahura Universitas Gajah Mada Yogyakarta, LSM bidang lingkungan, akademisi, perusahaan kehutanan, serta instansi terkait lainnya. Melalui musyawarah bersama, diharapkan dapat ditemukan kesepakatan yang mempertimbangkan kepentingan masyarakat dan menjaga kelestarian hutan di wilayah tersebut.
Bong Ming Ming juga mengajak warga untuk bersama-sama memikirkan langkah-langkah agar tidak ada lagi aktivitas tambang liar bijih timah di kawasan Bukit Menumbing. Selain itu, pentingnya mempertimbangkan peran Bukit Menumbing sebagai penyangga utama ketersediaan air bagi warga sekitar juga diungkapkan.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Barat, Syafriadi Chandra, berharap bahwa konsultasi publik mengenai Tahura Bukit Menumbing dapat menghasilkan kesepakatan yang memuaskan semua pihak. Tujuan dari penataan ulang ini adalah untuk memanfaatkan lokasi tersebut secara optimal sesuai dengan aturan yang berlaku.
