Namun yang diperhitungkan adalah lebih besar manfaat atau mudharatnya, contohnya saja persoalan reklamasi yang ada di DKI Jakarta di versus-kan ke reklamasi Singapur. “Ini persoalan yang sama tapi dua konteks yang berbeda,” ujarnya.
“Singapura dengan segala upaya memperluas wilayahnya dan persoalan pendekatam wilayah sementara proses reklamasi yang terjadi di DKI Jakarta adalah konsep ekonomi, nah itu muatannya beda,” tuturnya.
Sehingga pada kasus ini semangat aparatnya pun berbeda, ketika semangatnya memperluas wilayah daratan dan ekonomi.
“Sehingga yang dilakukan orang Indonesia malah protes karena wilayah daratannya makin maju, hukum Internasional seharusnya dia maju 12 kilo tapi kan tidak bisa begitu karena ada beberapa hal yang menjadi aturan-aturan,” tuturnya.
Sehingga menjawab pertanyaan tadi, BPJ menuturkan tentu semua aturan-aturan yang telah ditentukan yah harus dilakukan dalam proyek itu jika ingin dilaksanakan. “Kalau sudah diputuskan harus jalan,” ujarnya.
Sementara hingga saat ini kegelisahan masyarakat Babel ialah jika benar jembatan itu dibangun maka akan menambah tingkat kejahatan, karena akses masuk di Babel akan lebih mudah.
