“Anggaran sebesar Rp 10 triliun seharusnya digunakan hingga Desember 2021, namun akhirnya diperpanjang hingga Maret. Laporan realisasi hanya sebesar Rp 2,1 triliun, sementara Rp 8 triliun menjadi dasar pemeriksaan hukum oleh Kejaksaan Agung,” ujar Menkopulhukam, Mahfud Md, yang juga menjabat sebagai Pelaksana Tugas Menteri Komunikasi dan Informatika.
















