Ia menjelaskan bahwa tema perayaan HUT Ke-40 BPKP, yakni “pengawasan adaptif untuk pertumbuhan berkelanjutan”, mencerminkan transisi metode pengawasan yang mengedepankan pemanfaatan teknologi.
“Kami beradaptasi dan mengadopsi metodologi pengawasan berbasis teknologi informasi dalam melakukan analisis terhadap big data, dengan tujuan menghasilkan rekomendasi terbaik bagi para pemangku kepentingan terkait,” jelasnya.
Selain itu, perwakilan BPKP Kepulauan Babel juga berperan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Hal ini dilakukan melalui evaluasi perencanaan dan penganggaran daerah, pendampingan laporan keuangan pemerintah daerah, serta pengawasan penggunaan dana desa.
“BPKP juga turut mengawal tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Selain itu, BPKP juga melaksanakan pengawasan terhadap Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” tambahnya.
Faeshol Cahyo menjelaskan bahwa sebagai pembina APIP Daerah (Audit Internal Pemerintah Daerah), BPKP fokus pada penguatan kapabilitas APIP Daerah, seperti Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Hal ini penting agar APIP Daerah dapat berkontribusi dalam mengawal program pembangunan pemerintah daerah.
