Ia juga mengungkapkan bahwa kegiatan tersebut melibatkan penyampaian materi mengenai isu-isu strategis dari berbagai komponen di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang menjadi prioritas pelaksanaan dalam setahun ke depan.
“Terkait tata kelola, kami juga mendapatkan penjelasan dari dua narasumber KPK. Pelaksanaannya sangat menggembirakan, belum ada satu pun Penjabat KDH yang ditangkap oleh KPK, dan kami berharap hal tersebut tidak terjadi. Kami juga mendiskusikan pendeteksian mulai dari perencanaan anggaran, dan KPK siap untuk memberikan pendampingan. Dengan pendampingan ini, kami berharap tata kelola anggaran di daerah semakin baik,” ungkap Suganda.
Menurut Suganda, melalui rakor ini, banyak informasi yang didapatkan, termasuk dari Direktorat Jenderal di Kemendagri yang memberikan catatan-catatan, termasuk dalam rangka persiapan Pemilu 2024.
Contohnya, terkait pelaksanaan dan potensi kerawanan Pemilu yang akan dilakukan secara serentak, yang merupakan yang pertama kali dalam sejarah Indonesia. Kerawanan dalam Pemilu serentak sangat beragam sesuai dengan kondisi khusus di masing-masing daerah, oleh karena itu, TNI/Polri perlu mengamankan secara serentak di setiap daerah, dan perlu dilakukan pemetaan dini terhadap potensi kerawanan.
