Menurut Anang Sujoko, seorang pengamat politik dari Universitas Brawijaya, Musyawarah Rakyat (Musra) sebagai wadah penyampaian aspirasi merupakan bagian dari demokrasi. Namun, belum tentu usulan yang dihasilkan dapat terwujud. Dalam sistem politik Indonesia saat ini, calon presiden dan calon wakil presiden resmi harus diajukan oleh partai politik peserta pemilu kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
Dalam penentuan calon presiden dan calon wakil presiden oleh Musra, Anang menyinyalir adanya kepentingan kelompok tertentu yang ingin mengusung calonnya dalam Pilpres 2024. Ia juga menduga adanya lembaga survei yang memiliki kepentingan dalam mengajukan pasangan capres cawapres tertentu dengan memberikan persentase tertentu kepada kandidat tersebut.
Ketika mendekati pemilu, banyak kepentingan yang terlibat. Anang melihat ada beberapa pihak yang memiliki kepentingan untuk bermain, seperti lembaga survei, partai politik, dan oligarki ekonomi.
Menurut Anang, hasil Musra atau survei sebenarnya hanya berperan sebagai pemantik. Dampak besar atau kecil dari pemantik tersebut ditentukan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan terkait.
